BOGOR | lensareporter.com Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp170 juta yang menyeret oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Selawangi, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, berinisial *J*, terus menuai sorotan. Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka, upaya konfirmasi awak media justru dihadang. Sang istri berinisial *DA* mendadak “pasang badan” dan mengaku sebagai jurnalis dari dua media sekaligus anggota PWI Kabupaten Bogor.
Manuver tersebut memicu kecaman dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Pimpinan Cabang Kabupaten Bogor. Pihaknya menilai aksi bungkam Sekdes dan upaya mengatasnamakan profesi pers oleh sang istri sebagai bentuk kepanikan sekaligus upaya membendung informasi publik.
Ketua LSM KCBI Cabang Bogor, *A. Marpaung, S.H.*, menegaskan pejabat desa wajib menjunjung tinggi integritas.
“Seorang Sekretaris Desa adalah pelayan masyarakat. Ketika muncul persoalan hukum atau dugaan bisnis bermasalah yang merugikan warga sampai ratusan juta, tidak elok jika bersembunyi di balik ‘kartu pers’ istrinya,” ujar A. Marpaung, S.H. di Bogor, Selasa (21/7).
Soroti Potensi Intimidasi terhadap Pers
Menurutnya, mencatut nama media dan organisasi wartawan saat dikonfirmasi perkara pribadi berpotensi menjadi bentuk intimidasi psikologis.
“Kerja jurnalistik dilindungi undang-undang. Wartawan ada untuk kontrol sosial dan kebenaran, bukan untuk jadi tameng menutupi dugaan pidana perorangan. Menjual nama media saat dikonfirmasi adalah pelecehan terhadap marwah pers,” tegasnya.
LSM KCBI mendesak PWI Kabupaten Bogor dan pimpinan redaksi media terkait segera melakukan verifikasi keanggotaan serta klarifikasi terbuka, agar institusi pers tidak disalahgunakan.
Dugaan Iming-Iming Untung Rp130 Juta
Berdasarkan dokumen somasi, perkara bermula dari kesepakatan bisnis September 2021. Terduga *J* diduga menerima dana Rp170.000.000 dari warga berinisial *JY* dengan janji pengembalian modal cepat dan keuntungan Rp130.000.000.
Namun hingga pertengahan 2026, baik modal maupun keuntungan tidak pernah dikembalikan. Dana korban hilang tanpa kejelasan, sehingga dilayangkan somasi sebagai langkah awal hukum.
Desak APH dan Inspektorat Turun Tangan
LSM KCBI mendorong aparat penegak hukum dan Inspektorat Kabupaten Bogor memproses kasus ini secara tuntas demi kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik pada pemerintahan desa.
Hingga berita diturunkan, Sekdes Selawangi berinisial *J* belum memberikan tanggapan resmi. Tim redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Aris
