SERANG, lensareporter.com – Dugaan penampungan dan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang tidak sesuai ketentuan kembali mencuat di Kabupaten Serang. Sebuah lapak di Desa Batukuda, Kecamatan Mancak, diduga kuat menjadi lokasi penyediaan solar ilegal untuk operasional alat berat.
Kasus ini mendapat sorotan serius dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Wartawan Indonesia (DPP GWI), Syamsul Bahri. Ia mendesak pihak berwenang tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga mengusut tuntas rantai pasok, legalitas penyimpanan, hingga kehadiran oknum berseragam yang terlihat di lokasi.
Modus “Jatah Media” dan Penolakan Dokumentasi
Berdasarkan penelusuran tim media pada Minggu (21/9/2026), ditemukan sejumlah jerigen (kempu) berisi solar di lokasi tersebut. Saat tim mencoba melakukan dokumentasi, seorang pria berkacamata yang berjaga—disebut sebagai “ceker”—mengarahkan wartawan ke sebuah saung kecil dan meminta Kartu Tanda Anggota (KTA) pers untuk didokumentasikan.
Namun, interaksi tersebut memunculkan kejanggalan. Pria itu secara blak-blakan menyebutkan adanya pemberian uang kepada awak media.
“Kalau untuk jatah media, wartawan atau LSM yang datang ke sini sudah dikasih jatah 50 per orang, ya untuk bensin,” ucap pria tersebut.
Pernyataan mengenai “jatah” Rp50 ribu ini langsung dipertanyakan oleh wartawan yang hadir. Dalam konteks lokasi yang sedang disorot karena dugaan aktivitas ilegal, pemberian uang tunai kepada media sangat rentan dianggap sebagai upaya suap atau pembungkaman kritik. Meskipun pria itu berdalih pendataan KTA bertujuan mencegah pencatatan ganda, motif pemberian uang tetap menjadi tanda tanya besar: siapa pemberinya, dari mana sumber dananya, dan apa tujuannya?
Kehadiran Oknum Berseragam Picu Dugaan Perlindungan
Sorotan semakin tajam ketika tak lama kemudian muncul seorang pria berseragam lengkap menggunakan sepeda motor jenis KLX yang diduga merupakan kendaraan dinas. Kehadirannya di tengah operasi penampungan solar ilegal memicu spekulasi adanya backing atau perlindungan.
Pertanyaan mendasar pun muncul: Dalam kapasitas apa aparat tersebut berada di lokasi? Apakah sedang menjalankan tugas pengawasan, atau justru memiliki kepentingan lain? Mengingat seragam melekat pada kewenangan negara, identitas, satuan kerja, dan dasar penugasannya wajib diklarifikasi secara transparan demi menjaga kepercayaan publik.
Fokus Usutan: Legalitas BBM dan Rantai Pasok
Penelusuran kali ini menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar dugaan “kencingan” solar dari dump truck, melainkan indikasi penyediaan solar bersubsidi或非-subsidi untuk alat berat tanpa dokumen sah.
Syamsul Bahri menekankan bahwa pemeriksaan harus menyeluruh. “Jika legal, tunjukkan legalitasnya. Jika BBM non-subsidi, buktikan asal-usulnya. Jika digunakan untuk alat berat, jelaskan peruntukannya. Dan jika ada aparat yang hadir di lokasi, jelaskan kapasitas kedatangannya,” tegasnya.
Selain itu, informasi lapangan menyebut lapak ini diduga berkaitan dengan salah satu tokoh atau sesepuh di wilayah Mancak. Klaim ini masih perlu diverifikasi, namun menjadi poin penting dalam peta jaringan distribusi BBM ilegal tersebut.
Tuntutan Transparansi dan Hak Jawab
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola lapak maupun pihak terkait mengenai asal-usul solar, legalitas penyimpanan, maupun soal “jatah media” dan kehadiran aparat.
GWI bersama media mitra membuka ruang hak jawab yang proporsional bagi semua pihak yang disebut. Namun, prinsip utamanya tetap jelas: dalam negara hukum, dugaan harus diuji dengan bukti dan dokumen, bukan ditutup oleh kedekatan atau diredam oleh amplop. Polda Banten dan Polres Cilegon diharapkan segera bertindak profesional sebelum dugaan ini berkembang menjadi kerugian negara yang lebih besar.
(Redaksi)
