INDRAMAYU, lensareporter.com 24 Oktober 2026 — Dugaan peredaran obat-obatan keras jenis tramadol dan Hexymer kembali menjadi perhatian di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kali ini, aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan peredaran obat tersebut disebut berada di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari penuturan awak media dan keterangan seorang warga, aktivitas yang diduga berkaitan dengan penjualan obat keras itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga berharap aparat penegak hukum serta instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah benar terdapat praktik penjualan obat keras yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Peredaran obat keras tanpa prosedur yang semestinya merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Penggunaan obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan dapat menimbulkan risiko, terlebih apabila obat dikonsumsi tanpa indikasi medis, tanpa dosis yang tepat, atau tanpa memperhatikan kondisi kesehatan penggunanya.
AWAK MEDIA MENEMUKAN AKTIVITAS YANG MENCURIGAKAN
Peristiwa tersebut bermula ketika sejumlah awak media melintasi wilayah Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Dalam perjalanan tersebut, awak media mengaku melihat sejumlah pemuda keluar-masuk sebuah gang sempit. Aktivitas itu menarik perhatian karena dinilai mencurigakan oleh awak media yang berada di lokasi.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, salah seorang awak media kemudian menghampiri seorang pria yang mengenakan baju berwarna hijau muda.
Awak media berupaya melakukan konfirmasi mengenai aktivitas yang terlihat di sekitar lokasi tersebut. Namun, menurut keterangan awak media, pria berbaju hijau muda itu kemudian meninggalkan lokasi dengan berlari.
Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan bagi awak media mengenai aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi itu.
Meski demikian, tindakan seseorang yang meninggalkan lokasi ketika hendak dimintai keterangan tidak dapat dijadikan bukti bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana. Identitas, tujuan keberadaan, serta keterlibatannya dalam aktivitas yang dicurigai masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.
Awak media pun berupaya mencari keterangan tambahan dari masyarakat sekitar guna memperoleh gambaran mengenai situasi yang sebenarnya.
WARGA MENGAKU RESAH ATAS DUGAAN PENJUALAN OBAT KERAS
Setelah kejadian tersebut, awak media mengaku berbincang dengan seorang warga setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Dalam keterangannya, warga tersebut menyampaikan bahwa dirinya mengetahui adanya dugaan aktivitas penjualan obat keras jenis tramadol di desa tersebut.
“Saya juga merasa resah atas penjualan obat tersebut,” tutur seorang ibu yang meminta namanya tidak disebutkan.
Keterangan warga tersebut menjadi salah satu informasi awal yang perlu ditindaklanjuti. Namun, untuk memastikan kebenaran dugaan penjualan tramadol dan Hexymer, diperlukan pemeriksaan langsung oleh aparat yang berwenang, termasuk memastikan jenis obat, pihak yang menguasai atau menjualnya, serta legalitas kegiatan penjualannya.
Informasi mengenai dugaan peredaran Hexymer juga perlu diverifikasi secara khusus. Keberadaan suatu merek obat di suatu wilayah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Hal yang perlu diperiksa adalah apakah obat tersebut benar dijual, siapa pihak yang menjualnya, apakah penyerahannya sesuai ketentuan, dan apakah terdapat bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Identitas warga yang memberikan keterangan perlu dilindungi sesuai permintaannya, terutama apabila terdapat kekhawatiran mengenai keselamatan atau tekanan sosial akibat pemberian informasi tersebut.
TRAMADOL DAN HEXYMER BUKAN OBAT YANG BOLEH DIGUNAKAN SEMBARANGAN
Tramadol merupakan obat pereda nyeri yang penggunaannya memerlukan pengawasan medis. Obat ini memiliki risiko efek samping serius, termasuk ketergantungan, gangguan kesadaran, kejang, dan gangguan pernapasan, terutama apabila digunakan secara tidak tepat atau dikombinasikan dengan zat tertentu.
Sementara itu, Hexymer dikenal sebagai nama dagang obat yang mengandung trihexyphenidyl. Obat tersebut digunakan untuk kondisi medis tertentu, antara lain gangguan gerak tertentu, dan dapat menimbulkan efek samping apabila digunakan tidak sesuai petunjuk medis.
Penyalahgunaan kedua jenis obat tersebut dapat membahayakan kesehatan penggunanya. Risiko dapat meningkat apabila obat diperoleh tanpa pemeriksaan medis, dikonsumsi dengan dosis yang tidak tepat, atau digunakan untuk tujuan selain pengobatan.
Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat keras. Penjualan obat tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan harus memperhatikan ketentuan perizinan, kewenangan tenaga kefarmasian, dan keselamatan pasien.
Apabila terdapat dugaan penjualan obat keras secara bebas oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, dugaan tersebut perlu diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
APAKAH PENJUALAN OBAT KERAS TANPA PROSEDUR DAPAT DIJERAT HUKUM?
Persoalan dugaan peredaran obat keras di Desa Tenajar perlu dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan kefarmasian.
Salah satu dasar hukum utama yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan kesehatan, termasuk persyaratan dan kewenangan dalam praktik kefarmasian.
Berikut beberapa ketentuan yang dapat menjadi bahan pemeriksaan apabila dugaan tersebut ditindaklanjuti oleh aparat berwenang.
1. Pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pasal 145 mengatur bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
Ketentuan ini relevan untuk memeriksa apakah pihak yang diduga melakukan penjualan atau penyerahan obat keras mempunyai kewenangan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
Apabila ditemukan praktik kefarmasian yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, penanganannya dapat mengacu pada ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut.
Namun, penerapannya tetap bergantung pada fakta, jenis kegiatan, serta unsur tindak pidana yang berhasil dibuktikan.
2. Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pasal 436 mengatur sanksi terhadap praktik kefarmasian yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
Secara khusus, Pasal 436 ayat (2) mengatur bahwa apabila praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan tersebut berkaitan dengan sediaan farmasi berupa obat keras, pelakunya dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
Ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu dasar pemeriksaan apabila terdapat bukti bahwa seseorang melakukan praktik kefarmasian yang berkaitan dengan obat keras tanpa memenuhi persyaratan keahlian dan kewenangan.
Perlu ditegaskan bahwa ancaman pidana tersebut bukan berarti setiap orang yang ditemukan memiliki obat keras otomatis dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Penyidik harus membuktikan perbuatan yang dilakukan, status dan kewenangan pelaku, serta unsur-unsur tindak pidana yang relevan.
3. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pasal 435 mengatur sanksi terhadap setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).
Ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Akan tetapi, pasal ini tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan dugaan bahwa obat dijual tanpa prosedur yang semestinya. Harus ada fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur terkait standar keamanan, khasiat, atau mutu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
Karena itu, pemeriksaan terhadap jenis obat, asal-usul produk, kondisi kemasan, izin edar, serta standar keamanan dan mutu dapat menjadi bagian penting dari penyelidikan apabila terdapat indikasi pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan tersebut.
4. Ketentuan tentang Penyerahan Obat Keras Berdasarkan Resep
Penyerahan obat keras kepada pasien pada prinsipnya harus mengikuti ketentuan pelayanan kefarmasian, termasuk persyaratan resep dan kewenangan pihak yang menyerahkannya.
Ketentuan teknis mengenai pengelolaan dan penyerahan obat perlu diperiksa berdasarkan peraturan yang berlaku bagi fasilitas pelayanan kefarmasian.
Apabila terdapat dugaan bahwa obat keras dijual secara bebas oleh pihak yang tidak berwenang, tanpa prosedur yang dipersyaratkan, atau melalui kegiatan usaha yang tidak memenuhi ketentuan, instansi terkait perlu menelusuri fakta tersebut untuk menentukan aturan yang tepat untuk diterapkan.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan jenis obat yang ditemukan. Aparat juga perlu memastikan bagaimana obat diperoleh, siapa yang menguasainya, bagaimana obat diserahkan kepada pembeli, dan apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang.
MASYARAKAT MEMPERTANYAKAN PENGAWASAN APARAT
Dugaan peredaran obat keras di Desa Tenajar menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap distribusi dan penyerahan obat di lingkungan masyarakat.
Apabila benar terdapat penjualan obat keras yang dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dari instansi yang memiliki kewenangan pengawasan.
Masyarakat berharap aparat kepolisian, dinas kesehatan, serta Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai kewenangannya dapat menindaklanjuti informasi yang disampaikan warga.
Langkah tersebut diperlukan agar kebenaran informasi dapat diketahui secara objektif dan apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya dapat dilakukan sesuai prosedur hukum.
Meski demikian, hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang dapat memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana peredaran obat keras di lokasi yang dimaksud.
Belum ada pula keterangan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa aparat setempat mengetahui atau sengaja membiarkan dugaan aktivitas tersebut.
Karena itu, pertanyaan mengenai pengawasan aparat perlu dijawab melalui klarifikasi dan pemeriksaan, bukan melalui kesimpulan yang belum didukung bukti.
PERLUNYA PENELUSURAN ASAL-USUL OBAT DAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
Untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, pemeriksaan dapat diarahkan pada sejumlah hal.
Pertama, memastikan apakah benar terdapat penjualan tramadol dan trihexyphenidyl atau obat bermerek Hexymer di lokasi yang dimaksud.
Kedua, mengidentifikasi pihak yang melakukan penjualan atau penyerahan obat serta memastikan apakah kegiatan tersebut dilakukan dalam lingkup usaha yang sah dan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Ketiga, menelusuri asal-usul obat, dokumen pengadaan, izin edar, serta kesesuaian produk dengan standar yang berlaku.
Keempat, memeriksa apakah penyerahan obat dilakukan sesuai ketentuan pelayanan kefarmasian dan persyaratan resep yang berlaku.
Kelima, meminta keterangan dari warga dan saksi yang mengetahui aktivitas tersebut serta mengumpulkan bukti yang sah tanpa melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Pemeriksaan yang terarah diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada dugaan, melainkan dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
WARGA BERHAK MENDAPATKAN LINGKUNGAN YANG AMAN
Peredaran obat keras yang tidak sesuai ketentuan, apabila terbukti terjadi, bukan sekadar persoalan pelanggaran administrasi. Persoalan tersebut juga dapat berkaitan dengan keselamatan masyarakat, terutama apabila obat disalahgunakan oleh orang yang tidak memahami risiko penggunaannya.
Keluarga, lingkungan pendidikan, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang aman.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengonsumsi obat keras tanpa arahan tenaga kesehatan dan tidak membeli obat dari pihak yang tidak dapat memastikan legalitas serta keamanan produk.
Apabila mengetahui dugaan penjualan obat keras yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada kepolisian atau instansi pengawas obat dan makanan dengan memberikan keterangan yang faktual.
Warga sebaiknya tidak melakukan penggerebekan sendiri, mengancam pihak yang dicurigai, atau menyebarkan identitas seseorang sebagai pelaku sebelum ada pembuktian yang sah.
DESAKAN KLARIFIKASI DAN PENGAWASAN YANG TRANSPARAN
Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh awak media, dugaan aktivitas penjualan obat keras di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, perlu mendapat perhatian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang.
Apabila informasi tersebut benar, masyarakat berharap aparat dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya untuk memastikan sumber peredaran obat, legalitas kegiatan, serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum.
Sebaliknya, apabila setelah pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan tersebut juga perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Transparansi dalam penanganan laporan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai hasil pemeriksaan resmi, identitas pihak yang bertanggung jawab, serta tanggapan aparat setempat masih perlu dikonfirmasi.
Awak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemerintah desa, aparat kepolisian, dinas kesehatan, instansi pengawas obat dan makanan, serta pihak lain yang berkaitan dengan informasi tersebut.
PENUTUP
Dugaan peredaran obat keras jenis tramadol dan Hexymer di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, menjadi pengingat bahwa pengawasan obat dan perlindungan kesehatan masyarakat membutuhkan perhatian bersama.
Keterangan warga dan temuan awal awak media perlu ditindaklanjuti secara profesional agar kebenaran informasi dapat dipastikan. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum hendaknya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, setiap pihak yang diduga terlibat tetap berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum terbukti melalui proses hukum yang sah.
Masyarakat kini berharap adanya klarifikasi dan langkah konkret dari instansi terkait agar persoalan ini menjadi terang, keselamatan warga tetap terlindungi, dan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara objektif serta transparan.
Tim / investasi lensareporter
