TELUKNAGA, lensareporter.com 27 Agustus 2026 – Lima wartawan yang sedang melakukan investigasi jurnalistik terkait dugaan peredaran obat keras daftar G di wilayah hukum Polsek Teluknaga, Kabupaten Tangerang, ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian pada Kamis (27/8/2026). Penetapan ini menuai sorotan tajam dari keluarga, kuasa hukum, dan rekan media karena diduga melanggar prosedur hukum acara pidana serta mengabaikan perlindungan Undang-Undang Pers.
(Apa yang terjadi?)
Lima wartawan diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pemerasan senilai Rp190.000. Namun, pihak keluarga dan kuasa hukum membantah tuduhan tersebut dan menilai penetapan tersangka cacat prosedur karena Surat Perintah Penahanan baru diterbitkan pada 27 Agustus 2026, padahal para wartawan telah diamankan sejak 25 Agustus 2026. Hal ini melanggar ketentuan KUHAP yang mewajibkan surat penahanan diterbitkan dalam waktu maksimal 1×24 jam setelah penangkapan. Selain itu, para wartawan juga mengalami intimidasi, pemukulan, perusakan kendaraan roda empat, dan perampasan alat komunikasi saat hendak menyerahkan suspect penjualan obat keras kepada polisi.
(Siapa yang terlibat?)
* Korban/Tersangka: Lima wartawan yang tengah menjalankan tugas investigasi.
* Penyidik/Penetap Tersangka: Polsek Teluknaga, dengan Surat Perintah Penahanan ditandatangani Brigadir Azi Saeful Komara.
* Pihak Terlapor Kekerasan: Sekelompok orang yang berkaitan dengan suspect penjualan obat keras daftar G.
* Pihak yang Mempertanyakan: Keluarga wartawan, kuasa hukum, dan redaksi media.
(Di mana kejadian berlangsung?)
Peristiwa penangkapan, intimidasi, dan kekerasan terjadi di wilayah hukum Polsek Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Proses hukum dan penahanan subsequently dilakukan di kantor Polsek Teluknaga.
(Kapan peristiwa terjadi?)
* 25 Agustus 2026 (Selasa): Kelima wartawan diamankan, mengalami kekerasan, dan kendaraan serta alat komunikasinya dirusak/diramplas.
* 27 Agustus 2026 (Kamis): Kelima wartawan resmi ditetapkan sebagai tersangka dan Surat Perintah Penahanan baru diterbitkan/diterima pihak keluarga, terlambat 2 hari dari waktu penangkapan.
(Mengapa ini menjadi masalah?)
* Pelanggaran Prosedur: Keterlambatan penerbitan surat penahanan melebihi batas 1×24 jam menjadikan penahanan tersebut tidak sah secara hukum.
* Ancaman terhadap Kebebasan Pers: Para wartawan sedang menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menetapkan wartawan sebagai tersangka tanpa pembuktian kuat atas dakwaan pemerasan dinilai sebagai upaya kriminalisasi terhadap kegiatan jurnalistik.
* Ketidakadilan Ganda: Pelaku kekerasan fisik dan perusakan properti terhadap wartawan belum ditindaklanjuti, sementara korban justru diproses hukum.
(Bagaimana kronologi dan tuntutan selanjutnya?)
Kuasa hukum dan redaksi meminta Polresta Metro Tangerang Kota dan Polsek Teluknaga untuk:
1. Memberikan klarifikasi terbuka mengenai dasar penetapan tersangka dan kronologi lengkap penangkapan.
2. Menjelaskan alasan keterlambatan penerbitan Surat Perintah Penahanan.
3. Menelusuri dan menindak pelaku kekerasan, intimidasi, serta perusakan kendaraan yang dialami kelima wartawan.
4. Menghormati dan menerapkan UU Pers dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan tugas jurnalistik.
Redaksi menegaskan bahwa kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang harus dilindungi. Kriminalisasi terhadap wartawan yang sedang bertugas investigasi akan menciptakan efek chilling effect bagi seluruh insan pers di Indonesia. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menempuh jalur hukum serta advokasi pers hingga keadilan tercapai.
LR redaksi
