JAKARTA, lensareporter.com 10 NOVEMBER 2026 Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menyoroti lemahnya pengawasan Komisi III DPR RI terhadap Polri. Sorotan itu disampaikan dalam Komentar Pers pada Senin, 10 November 2026, menanggapi pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Pernyataan Habiburokhman yang pernah menyebut Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang sejarah dinilai Hendardi sebagai pernyataan yang problematik. Apalagi setelah mendapat kritik publik, ia justru membangun pembelaan diri lewat istilah Perkalian Nol atau zero multiplier. Menurut Hendardi, argumentasi itu tidak menjawab persoalan sesungguhnya dan terkesan menghindar dari substansi kritik.
*Pertama,* persoalannya bukan semata-mata apakah Habiburokhman tahu atau tidak tahu soal dugaan penyadapan ilegal saat melontarkan pujian kepada LSP. Persoalannya adalah mengapa seorang Ketua Komisi III DPR yang punya mandat konstitusional mengawasi kepolisian begitu mudah memberi penilaian istimewa dengan predikat terbaik sepanjang sejarah? Apa ukuran objektifnya? Parameter kinerja, akuntabilitas, penghormatan HAM, profesionalisme, dan reformasi kepolisian apa yang jadi dasarnya?
Publik sejak lama mempertanyakan mengapa fungsi pengawasan Komisi III terhadap Polri tidak berjalan memadai, terutama pada periode kepemimpinan LSP. Berbagai persoalan seperti penyalahgunaan kewenangan, kekerasan dalam penegakan hukum, kriminalisasi, impunitas anggota, buruknya pelayanan publik, hingga lemahnya akuntabilitas kelembagaan seharusnya jadi agenda serius pengawasan parlemen. Sayangnya yang lebih sering terlihat justru kedekatan dan pujian politik kepada pimpinan Polri.
*Kedua,* argumentasi Perkalian Nol merupakan pembelaan diri yang tidak logis dalam konteks pertanggungjawaban politik. Substansi kritik publik, termasuk sindiran Said Didu, adalah soal standar penilaian pejabat publik dan tanggung jawab lembaga pengawas. Dugaan pelanggaran serius berupa dugaan penyadapan ilegal yang diduga melibatkan LSP bukan isu baru, dan tidak serta merta menghapus pertanyaan tentang bagaimana seorang Ketua Komisi III sebelumnya membangun penilaian yang begitu tinggi terhadap kinerja Kapolri. Ini soal pengawasan parlemen yang tidak jalan.
Fungsi pengawasan DPR tidak boleh dijalankan dengan logika kekaguman personal, kedekatan politik, atau loyalitas kepada pejabat yang diawasi. Komisi III bukan klub penggemar Kapolri. Komisi III adalah alat kelengkapan DPR yang wajib memastikan Polri bekerja berdasarkan hukum, demokrasi, prinsip HAM, transparansi, dan akuntabilitas. Relasi DPR dengan Polri adalah relasi pengawasan, bukan relasi pemujaan.
Karena itu, Habiburokhman seharusnya tidak sibuk membangun argumentasi pembenaran atas pujian masa lalunya. Ia justru harus menjelaskan kepada publik bagaimana Komisi III menjalankan fungsi pengawasannya selama ini. Yang harus dipertanggungjawabkan adalah apakah berbagai penyimpangan dan persoalan struktural di tubuh Polri telah diawasi secara serius dan apakah Komisi III pernah menggunakan kewenangan politiknya secara optimal untuk mengoreksi kepolisian.
#Hendardi #SetaraInstitute #KomisiIII #DPR #Polri
Bens
