JAKARTA – lensareporter.com Tidak butuh waktu lama bagi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menunjukkan taringnya. Baru sehari resmi menjabat, jenderal bintang empat itu langsung mengeluarkan keputusan mengejutkan: mencopot dan mengganti 19 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di seluruh Indonesia.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2026. Langkah drastis ini menjadi sorotan tajam karena mencakup wilayah-wilayah strategis dan bahkan menyasar empat Kapolda yang baru saja dilantik belum lama ini.
Daftar Panjang Kapolda yang Digeser
Rotasi massal ini mencakup hampir separuh wilayah hukum Polda di Indonesia. Berikut adalah daftar Kapolda yang terkena dampak mutasi mendadak tersebut:
* Kapolda Metro Jaya
* Kapolda Jawa Barat, Jawa Tengah, & Jawa Timur
* Kapolda Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Barat, & Jambi
* Kapolda Bali, DIY, NTT, Maluku, & Kepri
* Kapolda Banten, Sulsel, Gorontalo, Sulteng, & Sulbar
Fakta yang paling mencengangkan adalah ikut digesernya empat Kapolda baru. Meski pangkat mereka tetap sebagai jenderal (bintang satu atau dua), komando atas kepolisian daerah telah lepas dari genggaman mereka. Ini menegaskan bahwa rotasi kali ini bukan sekadar pergantian administratif biasa, melainkan evaluasi kinerja atau integritas yang bersifat mendesak.
Harapan Publik: Bukan Sekadar Kursi Musikal
Langkah berani Kapolri Suyudi langsung disambut dengan harapan tinggi dari masyarakat. Publik menilai ini sebagai momentum emas untuk melakukan “bersih-bersih” di tubuh institusi Polri.
Ada tiga tuntutan utama masyarakat terkait mutasi ini:
1. Usut Tuntas Korupsi: Memastikan tidak ada pejabat yang menggunakan jabatan untuk memperkaya diri.
2. Hentikan Backing Ilegal: Memberantas praktik perlindungan terhadap usaha-usaha ilegal seperti tambang liar, judi online, atau peredaran narkoba.
3. Berantas Permainan Hukum: Menegakkan keadilan tanpa pandang bulu dan menghentikan intervensi dalam proses penyidikan.
Prinsip Praduga Tak Bersalah Tetap Utama
Meski euforia “pembersihan” sedang memuncak, penting untuk diingat bahwa mutasi bukanlah vonis bersalah. Dugaan-dugaan negatif yang beredar di media sosial terhadap para Kapolda yang dicopot tetap harus dibuktikan melalui jalur hukum dan pemeriksaan internal (Irwasum).
Masyarakat diajak untuk bijak bermedia sosial. Memberikan ruang bagi aparat untuk bekerja secara profesional akan lebih produktif daripada menghakimi berdasarkan rumor semata.
Apa Selanjutnya?
Kini, bola berada di tangan Kapolri Suyudi Ario Seto. Apakah surat telegram ini hanya akan menjadi sejarah rotasi terbesar dalam satu hari, atau benar-benar menjadi fondasi bagi Polri yang lebih bersih dan berwibawa? Publik akan terus mengawasi setiap langkah selanjutnya.
LR / redaksi
