LAMONGAN — lensareporter.com Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar menggunakan drum di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menjadi perhatian dan menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa pengisian solar menggunakan drum tersebut dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Pihak yang melakukan pembelian disebut mengaku memiliki surat rekomendasi sebagai dasar untuk mendapatkan BBM jenis solar.
Namun demikian, keberadaan surat rekomendasi perlu dilihat secara menyeluruh. Masyarakat berhak mengetahui apakah surat tersebut benar-benar diterbitkan oleh instansi yang berwenang, masih berlaku, mencantumkan identitas konsumen yang bersangkutan, jumlah atau volume BBM yang diperbolehkan, serta apakah tata cara pembeliannya sesuai dengan ketentuan penyaluran BBM tertentu yang berlaku.
Persoalan ini penting karena solar yang diperuntukkan bagi kelompok konsumen tertentu, termasuk nelayan yang memenuhi persyaratan, merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam penyediaan BBM dengan ketentuan distribusi dan pengawasan tertentu.
Surat rekomendasi bukan berarti bebas membeli dengan cara apa pun
Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, sektor usaha perikanan termasuk kelompok konsumen yang dapat memperoleh surat rekomendasi.
Dalam aturan tersebut, nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia sampai dengan 5 GT maupun nelayan dengan kapal lebih dari 5 GT sampai dengan maksimum 30 GT termasuk kelompok yang dapat mengajukan rekomendasi dengan persyaratan tertentu. Peraturan tersebut saat ini telah diubah melalui Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025.
Artinya, surat rekomendasi dapat menjadi salah satu dasar administratif untuk memperoleh BBM tertentu. Akan tetapi, surat rekomendasi harus sesuai dengan identitas nelayan, kapal, kebutuhan BBM, masa berlaku, serta ketentuan volume dan mekanisme penyaluran.
Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 juga menetapkan persyaratan khusus bagi nelayan. Untuk nelayan dengan kapal sampai 5 GT, antara lain terdapat persyaratan Kartu KUSUKA untuk daerah yang sudah menerapkannya serta dokumen spesifikasi alat atau mesin yang digunakan. Masa berlaku surat rekomendasi untuk kelompok tersebut maksimal tiga bulan.
Karena itu, apabila terdapat pembelian solar menggunakan drum dalam jumlah tertentu, hal yang perlu diperiksa bukan hanya apakah pembeli mempunyai surat rekomendasi, tetapi juga apakah surat tersebut memang mencakup pembelian yang dilakukan dan apakah penyaluran oleh SPBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perpres 191 Tahun 2014 mengatur konsumen pengguna solar tertentu
Pengaturan mengenai BBM jenis tertentu juga terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan tersebut masih tercatat berstatus berlaku.
Dalam ketentuan mengenai minyak solar, nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran tertentu termasuk konsumen pengguna dengan persyaratan dan mekanisme verifikasi serta rekomendasi dari instansi yang membidangi perikanan.
Dengan demikian, persoalan utama dalam kasus pengisian solar ke drum bukan semata-mata keberadaan drum. Yang perlu dipastikan adalah asal BBM, jenis BBM, siapa konsumen pengguna, dasar rekomendasi, volume yang dibeli, tujuan penggunaan, serta bagaimana BBM tersebut dibawa dan digunakan setelah keluar dari SPBU.
UU Migas mengatur larangan penyalahgunaan BBM bersubsidi
Aspek hukum yang lebih serius muncul apabila BBM bersubsidi yang telah disalurkan kepada konsumen tertentu kemudian disalahgunakan, misalnya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau dilakukan kegiatan pengangkutan maupun niaga.
Susi
