CIREBON, JAWA BARAT — lensareporter.com Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar menggunakan jerigen di SPBU 34.451.28, yang berlokasi di Jalan Raya Indramayu–Cirebon, Kertasura, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, mendadak menjadi sorotan tajam. Temuan awak media pada Kamis, 22 Oktober 2026, mengemuka dugaan ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan ketat penyaluran BBM bersubsidi.
**Kronologi dan Pengakuan di Lapangan**
Insiden ini bermula ketika awak media yang tengah melakukan pengisian bahan bakar menyaksikan seorang pria berinisial S mengisi solar ke dalam jerigen secara mandiri. Saat dimintai keterangan awal mengenai tujuan pembelian dan mekanisme transaksi, S mengaku bahwa solar tersebut diperuntukkan bagi nelayan dan pembeliannya dilakukan secara berulang.
Yang lebih mencuat, S secara blak-blakan mengakui kerap memberikan “uang rokok” kepada petugas SPBU. Meski demikian, pernyataan ini masih berstatus klaim sepihak. Diperlukan klarifikasi mendalam untuk memastikan apakah pemberian tersebut murni sukarela, kebiasaan lokal, atau memiliki unsur gratifikasi yang bertentangan dengan prosedur pelayanan.
**Benang Kusut Administrasi Surat Rekomendasi**
Penting untuk digarisbawahi: penggunaan jerigen untuk membeli BBM bersubsidi *tidak serta-merta* ilegal. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperbolehkannya bagi konsumen berhak (seperti nelayan) yang memenuhi persyaratan administrasi.
Namun, persoalan krusial yang teramati di SPBU 34.451.28 adalah dugaan kelalaian administratif. Awak media mencatat adanya surat rekomendasi pengisian BBM yang tampak tidak diisi atau diverifikasi oleh petugas SPBU saat transaksi berlangsung. Jika dokumen ini tidak dicatat, tidak diverifikasi, atau tidak mencerminkan transaksi sebenarnya, maka ini menjadi celah potensial bagi penyimpangan distribusi.
**Misteri Sosok “Pengawas” Tanpa Identitas**
Dinamika di lapangan semakin memanas ketika dua orang, seorang perempuan berinisial R dan seorang laki-laki berinisial A, hadir di lokasi. Keduanya mengaku sebagai pengawas SPBU. Namun, mereka tidak memperlihatkan kartu identitas atau ID card apa pun kepada awak media.
Ketidakhadiran atribut resmi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai identitas, jabatan, dan kewenangan mereka. Pengelola SPBU dituntut untuk memberikan transparansi: siapa yang bertugas mengawasi, dan bagaimana mekanisme pengawasan pembelian solar bersubsidi dijalankan di lokasi tersebut.
**Batas “Uang Rokok” dan Gratifikasi**
Pengakuan S mengenai pemberian “uang rokok” perlu ditempatkan dalam perspektif hukum yang tepat. Pemberian uang kepada petugas tidak otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penilaian hukumnya sangat bergantung pada fakta: kepada siapa uang diberikan, apa tujuannya, dan apakah ada hubungan timbal balik dengan pelanggaran prosedur atau kemudahan layanan yang menyimpang dari kewajiban dinas.
**Pagar Hukum yang Mengikat**
Setiap dugaan penyimpangan dalam kasus ini akan diuji dengan sejumlah payung hukum yang ketat:
1. **UU No. 22 Tahun 2001 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Minyak dan Gas Bumi**: Pasal 55 mengancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar bagi penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi.
2. **Perpres No. 191 Tahun 2014**: Mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM, termasuk ketepatan sasaran kelompok konsumen (seperti nelayan).
3. **Peraturan BPH Migas No. 2 Tahun 2023**: Mengatur ketat penerbitan, penggunaan, dan larangan pengalihan atau penjualan kembali BBM yang diperoleh berdasarkan surat rekomendasi.
**Tujuh Pertanyaan Kunci untuk Pengelola SPBU**
Untuk meluruskan persepsi dan membuktikan akuntabilitas, pengelola SPBU 34.451.28 perlu menjawab tujuh pertanyaan mendasar ini secara terbuka dan berbasis data:
1. Apakah pembelian solar oleh S pada 22 Oktober 2026 telah sesuai dan diverifikasi dengan surat rekomendasi yang berlaku?
2. Apakah surat rekomendasi tersebut masih masa berlakunya dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang?
3. Apakah frekuensi pembelian berulang tersebut masih dalam batas kuota dan kebutuhan yang ditetapkan?
4. Bagaimana mekanisme pencatatan transaksi solar jerigen, dan siapa yang bertanggung jawab memverifikasi dokumennya?
5. Apakah transaksi pada hari kejadian tercatat secara sah dalam sistem administrasi penyaluran BBM?
6. Apakah R dan A benar merupakan pengawas resmi yang bertugas, dan apa dasar kewenangan mereka?
7. Bagaimana tanggapan resmi manajemen terkait pengakuan S tentang pemberian “uang rokok” kepada petugas?
**Panggilan untuk Akuntabilitas dan Verifikasi**
Solar bersubsidi adalah hak rakyat yang diperuntukkan bagi kelompok spesifik. Ketidakjelasan administrasi bukan hanya soal kertas, tetapi soal kebocoran anggaran negara dan ketidakadilan distribusi.
Publik berhak mendapatkan kejelasan. BPH Migas dan Pertamina didorong untuk segera melakukan verifikasi independen terhadap dokumen rekomendasi, catatan transaksi, dan mekanisme pengawasan di SPBU tersebut. Apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya secara profesional tanpa pandang bulu.
Transparansi adalah kunci. Jika prosedur telah dijalankan dengan benar, pengelola SPBU harus membuktikannya dengan data. Sebaliknya, jika ada penyimpangan, proses hukum harus berjalan. Pertanyaan besarnya kini tertinggal: *Apakah pengisian solar di SPBU 34.451.28 ini adalah pelayanan yang sah, atau sekadar celah yang dimanfaatkan?* Hanya fakta dan pemeriksaan resmi yang mampu menjawabnya.
Tim / investasi lensareporter
